GOLPUT HARAM, sebuah telaah fikh kontemporer

Sejumlah Kiai Keluarkan Fatwa Wajib Milih di Pemilu

Surabaya, CyberNews. Seruan menjadi golongan putih KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Pemilu 2009 mendapat perlawanan. Sejumlah kiai dan ulama di Jawa Timur menggelar pertemuan khusus mengkaji hukum golput dalam perspektif agama Islam.

Pertemuan khusus selama 2 hari sejak Sabtu sampai Minggu (29-30/11) di Hotel Utami di kawasan Bandar Udara Juanda Surabaya itu, dihelat setelah Ketua Umum Dewan Syuro DPP PJB MLB Parung, Gus Dur, menyampaikan seruan golput bagi elite, pengurus, kader, dan simpatisan PKB.

Yang dihasilkan dari pertemuan para kiai dan ulama Jatim itu adalah memilih calon pemimpin itu wajib hukumnya. Kenyataan itu ditegaskan KH Mas Said Ali dari Sidoresmo Surabaya. Forum kajian ini lebih dikenal dengan sebutan bahtsul masail. "Memilih pemimpin adalah hukumnya wajib bagi setiap warga negara yang mempunyai kepribadian, jiwa, dan akal sehat," katanya kepada wartawan, Minggu (30/11).

Apa argumentasi bahwa memilih pemimpin itu wajib hukumnya? Kiai Mas Said mengemukakan, awalnya hukum memilih pemimpin itu fardhu kifayah (boleh diwakilkan). Namun fardhu kifayah dalam memilih itu sifatnya dibarengi dzan (perasangka setiap pemilih harus memutuskan atas pilihan terbaiknya) agar tak jatuh kepada pemimpin yang tak amanah, maka hukumnya menjadi fardhu ain atau setiap orang wajib menentukan sendiri pilihannya.

Argumentasi itu didasarkan pada kitab Al Ahkam As Sulthoniyah halaman 5 dan kitab As'ad Arrofiq jus 2 halaman 93. Kiai Mas Said mengibaratkan hukum wajib memilih pemimpin itu seperti wajib ikut memilih bagi setiap warga negara Indonesia.

Isu golput kembali mengemuka setelah Gus Dur menyampaikan imbauan kepada pendukungnya tak mempergunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009. Sebab, PKB yang dipimpinnya tak diperbolehkan ikut pemilu. Yang berpartisipasi adalah PKB MLB Ancol di bawah pimpinan KH Abdul Azis Mansyur dan Muhaimin Iskandar. Fakta ini makin mempersulit dan memperkecil peluang Gus Dur tampil sebagai kandidat dalam Pilpres 2009.

Perkembangan di lapangan, terutama di Jatim, setelah munculnya himbauan Gus Dur adalah munculnya gerakan menggembosi PKB pimpinan Muhaimin Iskandar. Ketua Dewan Syuro PKB Jatim pro Gus Dur, Fuad Amin Imron, menegaskan pihaknya akan mengenolkan kursi PKB di DPR RI dan DPRD Jatim dari kawasan Tapal Kuda dan Madura. "Mungkin yang dapat untung adalah partai lain, terutama yang mengusung kader NU dalam daftar calegnya," katanya.

Dinamika perkembangan politik itu langsung direspon dengan adanya pertemuan sekitar 60 kiai se-Jatim khusus membahas hukum golput. Kiai Mas Said menampik bahtsul masail ini digelar untuk menyikapi seruan golput ala Gus Dur. "Bukan itu tujuannya. Faktanya di Pilgub Jatim putaran I dan II banyak golput dan warga acuh dalam memilih pemimpin. Padahal, hukumnya memilih pemimpin itu wajib," tegasnya.

(Ainur Rohim /CN05)